Strategi Kolaboratif Penguatan Monitoring dan Penertiban Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur

• Webmaster
• Senin, 28 Agustus 2023 - 08:36:22 WIB |dibaca: 491 pembaca

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur memiliki peran sentral dalam kemajuan suatu daerah. Namun, untuk memastikan kelancaran, efisiensi, dan kepatuhan terhadap peraturan, kerja sama yang kokoh antara berbagai instansi terkait menjadi mutlak. Strategi kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat pemantauan dan penertiban dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, melibatkan partisipasi aktif dari BPJS Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker Provinsi), Unit Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, dan Bidang Jasa Konstruksi dari Dinas PUPR Kabupaten Garut.

Kerjasama yang harmonis antara entitas menjadi pijakan utama dalam strategi ini, dan mencakup sejumlah langkah penting yang memerlukan pengawasan langsung di lapangan:

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Perlindungan Pekerja: Menerapkan pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pekerja yang terlibat dalam kegiatan konstruksi merupakan salah satu bentuk pemenuhan Standar Minimun Kesejahteraan Kerja. Langkah ini menegaskan perlindungan hak-hak pekerja di sektor ini.
2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Menegakkan dan memantau aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi para pekerja, lingkungan kerja, serta penggunaan peralatan yang berkaitan, menjadi kunci dalam mencegah risiko kecelakaan dan memastikan kondisi kerja yang aman.
3. Aspek Administratif dan Legalitas: Melakukan pemeriksaan serta memastikan kelengkapan administrasi, perijinan, dan legalitas proyek konstruksi merupakan langkah esensial. Ini bertujuan untuk menjamin bahwa semua persyaratan hukum terpenuhi dan pelaksanaan berjalan sesuai peraturan.

Monitoring lapangan dengan semua pihak hadir untuk dilakukan pengecekan di salah satu lokasi pelaksanaan pekerjaan 1/2

Dalam konteks kolaborasi yang diupayakan, terdapat tiga pilar utama yang diarahkan untuk dicapai:

1. Tertib Usaha: Pemantauan dan penertiban yang terintegrasi memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menjalankan tanggung jawabnya dengan tertib. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan bisnis yang terstruktur dan teratur.
2. Tertib Penyelenggaraan: Kolaborasi ini membantu dalam menghindari kesalahan dan permasalahan dalam pelaksanaan proyek, sehingga menyebabkan berjalannya pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan lebih lancar dan efisien.
3. Tertib Kemanfaatan: Dengan mengelola proyek infrastruktur dengan baik, dampak positif bagi masyarakat dapat lebih terjamin. Ini menciptakan pemanfaatan yang efektif dan berkelanjutan dari proyek-proyek tersebut.

Monitoring lapangan dengan semua pihak hadir untuk dilakukan pengecekan di salah satu lokasi pelaksanaan pekerjaan 2/2

Dengan upaya bersama dalam memperkuat pemantauan dan penertiban dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur, kolaborasi yang telah dibangun antara BPJS Ketenagakerjaan, Pengawas Ketenagakerjaan, Unit Administrasi Pembangunan di Setda Kabupaten Garut, dan Divisi Jasa Konstruksi dari Dinas PUPR Kabupaten Garut diharapkan dapat memunculkan sinergi yang berarti. Dengan memaksimalkan peran masing-masing entitas, tujuan bersama untuk menjalankan proyek konstruksi dengan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib kemanfaatan dapat tercapai secara optimal.

Penulis

Webmaster